Beban Regulasi Operator 13-14 Persen, Komdigi Kaji Deregulasi demi Internet Murah

Internet rumah di Indonesia masih terasa mahal kalau diukur dari kantong rata-rata. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan biaya layanan fixed broadband mencapai 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita. Acuan keterjangkauan yang dipakai secara internasional berada di sekitar dua persen. Artinya, biaya berlangganan internet rumah di Tanah Air masih lebih dari dua kali batas yang dianggap wajar.

Angka itu menjadi salah satu alasan pemerintah membongkar aturan di sektor telekomunikasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan pemerintah sedang mengkaji deregulasi industri telekomunikasi. Beban regulasi yang ditanggung operator saat ini, menurut dia, sekitar 13 sampai 14 persen dari pendapatan.

"Deregulasi bukan semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha, melainkan menciptakan ekosistem investasi yang efisien, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk rakyat," kata Angga dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Menurut Angga, pemerintah mencari titik tengah: negara tidak boleh dirugikan, tetapi industri juga perlu ruang berinvestasi. Deregulasi disebut membuka ruang pertumbuhan industri hingga lima persen.

Apa saja yang dikaji

Pembenahan aturan menyentuh beberapa lapisan sekaligus, bukan hanya tarif.

• Infrastruktur pasif: penggunaan bersama menara dan tiang, jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah.
• Konektivitas: pemerintah sebagai penyewa utama untuk internet sekolah, puskesmas, dan kantor desa, ditambah kerja sama pemerintah dan badan usaha berbasis kualitas layanan.
• Insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi untuk pembangunan jaringan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
• Insentif fiskal untuk pusat data, termasuk peluang investasi di luar Jawa.
• Regulatory sandbox, API terbuka, dan pelibatan swasta dalam GovTech.
• Pembaruan kerangka hukum telekomunikasi yang masih berangkat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, disusun bertahap lewat konsultasi publik.

Potret konektivitas

Data 2026 yang dipaparkan Angga: sekitar 81,7 persen penduduk atau 235 juta orang sudah terhubung internet. Namun sekitar 2.000 desa dan permukiman belum terjangkau 4G, dan baru sekitar 21 persen rumah tangga berlangganan fixed broadband. Kecepatan internet Indonesia berada di kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband dan 66 Mbps untuk mobile broadband.

Target 2029

Pemerintah menargetkan kecepatan fixed broadband dan mobile broadband menuju 100 Mbps pada 2029, 90 persen kecamatan terhubung serat optik, 50 persen rumah tangga terlayani fixed broadband, serta cakupan 5G minimal 51 persen populasi pada tahun kelima setelah izin frekuensi diberikan.

Baca Juga

Harga Paket Internet Oktober 2026: Simpati 3GB Turun 43 Persen, Seru 5G Naik

Apa artinya bagi tagihanmu

Belum ada perubahan tarif resmi. Statusnya masih kajian, dan penyusunan kebijakan dilakukan bertahap lewat konsultasi publik. Jadi jangan berharap tagihan bulan depan langsung turun.

Ada tiga hal yang layak dipantau. Pertama, hasil konsultasi publik soal pembaruan UU Telekomunikasi, karena di situ aturan biaya dan kewajiban operator ditentukan. Kedua, apakah insentif BHP frekuensi benar-benar dipakai memperluas jaringan, bukan memperbaiki margin. Ketiga, apakah pilihan layanan baru di alamatmu membuat harga bersaing.

Selama itu belum terjadi, posisi tawar konsumen ada di meja perbandingan: hitung biaya total satu tahun, bukan harga bulan pertama yang dipromosikan.

Deregulasi yang baik seharusnya terasa di dua tempat: jaringan lebih cepat di daerah yang selama ini terlewat, dan tagihan yang tidak lagi memakan hampir lima persen pendapatan keluarga.